Kabupaten Wonosobo, 18 September 2025 – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo menggelar kegiatan Desk Keterbukaan Informasi melalui Website Desa, yang berlangsung di Aula Diskominfo, Kamis (18/09).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari desa-desa se-Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar, khususnya operator website desa.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk pelayanan kepada masyarakat. Website desa merupakan etalase informasi publik. Lewat kegiatan ini, diharapkan semua desa mampu mengelola dan mempublikasikan informasi secara aktif, akurat, dan terkini.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pendampingan langsung terkait 9 indikator diantaranya :

1	Menyampaikan informasi terkait profil Badan Publik Desa yang meliputi:
	a. Alamat
	b. Visi Misi
	c. Tugas dan Fungsi
	d. Struktur Organisasi
	e. Profil Singkat Pejabat
2	Menyampaikan informasi terkait matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
3	Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari:
	a. Program Pemerintah Pusat
	b. Program Pemerintah Provinsi
	c. Program Kabupaten/Kota
	d. Program Pihak ke 3 (tiga)
4	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
	a. RPJMDes
	b. RKPDes
	c. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah
	d. APBDes
5	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan
6	Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
	a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
	b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
7	Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
	a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	b. Laporan realisasi Kegiatan
	c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
	d. Sisa anggaran
	e. Alamat pengaduan
8	Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa
9	Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa

Beberapa peserta menyampaikan kendala seperti kurangnya SDM yang memahami pengelolaan informasi publik serta keterbatasan teknis pengelolaan website.

Sebagai tindak lanjut, Diskominfo akan memantau perkembangan pengelolaan website desa berbasis keterbukaan informasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Wonosobo mampu menjadi ujung tombak transparansi informasi yang inklusif, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

---